WALHI Sulsel dan Sawit Watch Diskusi Terkait Konflik Agraria di Lutim

  • Bagikan

Mediumindonesia.com, Makassar – WALHI Sulawesi Selatan bersama dengan Sawit Watch menggelar diskusi dengan para pihak untuk membahas konflik agraria di Luwu Timur.

Kegiatan yang diadakan pada Senin, 19 April 2021 ini turut menghadirkan perwakilan dari PTPN XIV, perwakilan warga terdampak dari Luwu Timur, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kapolres Luwu Timur, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BPN Sulawesi Selatan, perwakilan mahasiswa Luwu Timur hingga NGO yang ada di Sulawesi Selatan.

Pihak WALHI Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Direktur Eksekutif, Muhammad Al Amin mengungkapkan tujuan dari diskusi ini untuk mengurai konflik yang terjadi antara PTPN XIV dengan masyarakat Luwu Timur. Selain itu ia juga menyayangkan tindakan PTPN XIV atas tidak kooperatifnya terhadap warga yang terdampak.

Baca Juga:   Hari ini, PTUN Gelar Sidang Perdana Maki Gugat Puan Maharani

“Kenapa PTPN XIV mengobrak-abrik lahan masyarakat dan tidak ada komunikasi dengan masyarakat secara sehat. Hal itu menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi diskusi ini diadakan. Bagaimana tanggungjawab PTPN terhadap konflik yang sedang terjadi,” terang Amin.

Nahris, Kepala Desa Lumbewe mengungkapkan jika tidak adanya kesepakatan dengan warga dalam pertemuan dengan PTPN XIV beberapa waktu lalu, lantas muncul surat pengesongan lahan.

“Jadi masalahnya, kami tidak menemui kesepakatan di kantor camat, tapi malah sudah ada berita terkait pengosongan lahan. Lahan itu, jauh-jauh hari itu sudah merupakan wilayah nenek moyang kami. Lahan yang mau diserobot itu merupakan lahan yang menjadi penghidupan kami,” terangnya.

Sementara itu pihak dari PTPN XIV mengungkapkan jika terdapat masalah dengan PTPN XIV sebaiknya langsung menggugat ke pengadilan. Pihak PTPN XIV mengklaim bahwa tanah yang digarapnya sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga:   Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal UNISA Yogyakarta

Rizky, selaku Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulawesi Selatan memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah provinsi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Saya harapannya dari pemprov (Sulawesi Selatan) bisa membahas soal perpres reforma agraria. Negara harus memberikan tanah kepada rakyat. Ada tim kerja penyelesaian konflik agraria. Pemprov tidak hanya menyelesaikan masalah sertifikat tetapi juga soal ketimpangan,” tuturnya

Sebelum dialog berakhir, rombongan dari PTPN XIV meninggalkan forum yang sementara berlangsung. Hal tersebut disayangkan oleh para perwakilan warga yang hadir di forum tersebut.***

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks