Melihat PAW Andi Hamzah Pangki Ditengah Polemik Partai Golkar

  • Bagikan
Plt Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin Paladangi
Foto : Plt Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin Paladangi

Mediumindonesia, BULUKUMBA – Setelah adanya pleno yang dilakukan pada hari sabtu 19 Desember 2020 beberapa waktu lalu terkait dengan penetapan PAW Andi Hamzah Pangki kini memasuki babak baru.

Selang beberapa hari perhelatan pesta demokrasi di Kabupaten Bulukumba usai, terjadi pergantian Ketua di kubu partai Golkar. Dimana kita ketahui AHP sapaan akrab Andi Hamzah Pangki yang merupakan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut ikut dalam kontestasi pilkada berpasangan dengan A. Murniati Makking dan hanya mampu meraup 12.517 suara.

Pleno yang menetapkan Muhammad Asri sebagai PAW dari A. Hamzah Pangki sebagai anggota DPRD dari dapil Gantarang Kindang dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah AHP, disebut oleh Plt Ketum Golkar Andi Nirwan Arifuddin cacat secara yuridis.

Baca Juga:   Jaringan Demokrasi Indonesia Rapat Evaluasi Usai Pilkada Serentak

Sebelumnya Nirwan mengakui sempat mendatangi kediaman AHP mengantarkan surat pemberhentian sekaligus SK Plt dirinya.

“Menyangkut pleno yang kemarin, dia (AHP) juga mengakui boleh cacat yuridis pleno yang kemarin, karena ini (SK) tanggal 15 Desember berlakunya sementara pleno yang dilaksanakan tanggal 19 Desember”, kata Nirwan.

Baca Juga : Jelang Natal & Tahun Baru 2021, Kepala UPP Kelas II Bulukumba Inspeksi Langsung Pelabuhan Bira

Sementara saat dikonfirmasi, dirinya akan melaksanakan penetapan PAW sesuai mekanisme.

“PAW itu bisa saja urutan kedua tidak bersyarat kalau meninggal dunia, mengundurkan diri, atau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh partai”, pungkas Nirwan.

“Sehingga dirunut dulu, semua pimpinan kecamatan dipanggil, apakah ada anggota partai termasuk yang akan di PAW kan yang tidak melaksanakan tugas-tugas partai sehingga Golkar bisa kalah total di Bukukumba”, tegasnya.

Baca Juga:   Pelantikan Bupati Bulukumba Dipastikan Berlangsung 26 Februari 2021 di Makassar

Sementara AHP mengatakan hanya menjalankan prosedur dan tidak mengetahui tanggal berlaku SK Plt tersebut karena diberikan setelah dirinya melaksanakan pleno.

“Kami melaksanakan pleno hari sabtu 19 Desember, sementara SK diberikan Pak Taufan ke Plt hari minggu 20 Desember, jadi kita tidak tahu SK itu berlakunya pertanggal 15”, kata Andi Hamzah. (*IR)

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks