LARM-GAK ; Brotoseno Tidak Dipecat Oleh Polri Mencerminkan Buruknya Semangat Anti Korupsi

  • Bagikan
Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi melayangkan kritik keras kepada Polri lantaran masih menerima AKBP Raden Brotoseno
Sekjen LARM-GAK, Baihaki Akbar,

Mediumindonesia.com, Surabaya – Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) melayangkan kritik keras kepada Polri lantaran masih menerima AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota meskipun yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kasus suap, LARM-GAK memandang langkah Mabes Polri yang tidak kunjung memecat Brotoseno itu mencerminkan rendahnya semangat pemberantasan korupsi dalam tubuh Korps Bhayangkara, mengingat Brotoseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi dan dikenakan hukuman selama lima tahun penjara.

Kembalinya yang bersangkutan sebagai anggota kepolisian aktif menjelaskan semangat antikorupsi yang sangat buruk di institusi Polri, ujar Sekjen LARM-GAK, Baihaki Akbar, Jumat (3/6/2022).

Padahal menurut LARM-GAK, pemecatan Brotoseno dari kepolisian seharusnya sudah tidak lagi dipersoalkan dan menjadi keputusan mutlak pasca penetapan vonis dari pengadilan. Hal itu juga dinilai telah termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga:   Sekjen Larm-Gak dan Hippma ; Tolak Penundaan Pemilu 2024

Dalam aturan tersebut secara jelas telah disebutkan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Dalam konteks Brotoseno, LARM-GAK memandang syarat pertama telah terpenuhi lewat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap yang bersangkutan.

Sedangkan satu syarat lainnya atau yang kerap disebut sebagai sidang kode etik mestinya langsung memberhentikan Brotoseno karena ia melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah dibuktikan saat proses persidangan, jelasnya.

Karenanya, LARM-GAK menilai alasan Polri terkait keaktifan Brotoseno karena telah divonis bebas pada tahun 2018 lalu terkesan dipaksakan dengan argumentasi yang sangat mengada-ngada.

Baca Juga:   Dibantu Plt Gubernur Sulsel, Bocah di Takalar Akhirnya Mendapat Pengobatan Gratis

Lantaran bersifat kontradiktif dengan poin pertama putusan etik Brotoseno yang menegaskan adanya perbuatan menerima suap dari tersangka saat ia menjabat sebagai Kepala Unit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

  • Bagikan
Medium Indonesia Apakah Anda ingin lanjut membaca berita Tidak Iya