Mediumindonesia.com, Bulukumba - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba dengan sejumlah Masyarakat Nelayan melakukan unjuk rasa di 3 lokasi mulai dari depan Kantor Perikanan, lanjut Kantor Bupati Bulukumba dan terakhir di depan Kantor DPRD Bulukumba, Senin (29/08/22).
Unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI Cabang Bulukumba dengan masyarakat nelayan itu karena adanya pengrusakan rumpon di 3 Kecamatan (Bontobahari, Herlang dan Kajang).
Pengrusakan rumpon milik nelayan ini diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah membangun mega proyek kabel bawa laut.
Mega proyek kabel bawa laut inilah yang merusak mata pencaharian para nelayan, pasalnya oknum yang menggerjakan mega proyek tersebut dengan sengaja merusak rumpon para nelayan dan tidak mengganti kerugian atas kerusakan tersebut.
Maka dengan itu massa aksi meminta kepada pemerintah kabupaten Bulukumba agar kiranya tidak tinggal diam melihat adanya kejadian tersebut.
“Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba untuk mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum yang telah merusak rumpon para nelayan apa lagi Bupati sendiri telah mencanangkan 1000 sebagai salah satu program andalannya”tegas salah satu orator massa aksi.
Namun pada saat masssa aksi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bulukumba, Bupati Bulukumba sedang tidak ada di lokasi sehingga para massa aksi melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bulukumba.
Baso Riswandi Ketua Umum HMI Cabang Bulukumba menyampaikan orasinya dan meminta kepada Anggota DPRD Bulukumba untuk menemui para massa aksi.
Lanjut dalam orasinya mengatakan agar anggota DPRD Bulukumba sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya tidak hanya tinggal duduk manis di kursinya.
Tak lama berselang akhirnya anggota DPRD Keluar dan langsung menemui para massa aksi yang telah lama menunggunya
Andi Pangeran Hakim yang merupakan dari Farksi PPP menemui langsung para masssa aksi, dia mengatakan bahwa apa yang di suarakan oleh masyarakat nelayan sudah di dengar di berbagai berita, dan menurutnya akan mengawal dan akan bersama rakyat untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Saya secara pribadi dari Fraksi PPP sangat menyayangkan atas kejadian ini, dan akan segera mengkomunikasikan kepada pak bupati agar apa yang menjadi keresahan masyarakat nelayan untuk segera di selesaikan”, katanya
Lanjut dia mengatakan bahwasanya tidak akan tinggal diam, dan segera untuk mengirimkan surat kepada Bupati dan OPD terkait agar di lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Secepatnya paling lambat besok kami meminta kepada Ketua DPRD untuk mengirimkan surat agar segara dilaksanakan RDP”, terangnya
Penulis: KMR
