METRO  

Demo Tolak Kenaikan BBM, Akademisi: Mahasiswa Harus Punya Tawaran Solusi Kepada Pemerintah

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Perguruan Tinggi (Koperti) Fajar Cabang Makassar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Perguruan Tinggi (Koperti) Fajar Cabang Makassar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Dok. Arman)

Mediumindonesia.com, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Perguruan Tinggi (Koperti) Fajar Cabang Makassar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta mendesak pemerintah untuk membatalkan wacana tersebut.

Unjuk rasa yang digelar didepan kampus Universitas Fajar (Unifa) jalan Prof Abdurrahman Basalamah Panakkukang dan long march di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan di jalan Urip Sumoharjo, di ikuti oleh puluhan kader HMI Komisariat Perguruan Tinggi Fajar Senin, (29/08/22).

Melalui unjuk rasa tersebut, Ketua Umum HMI Koperti Fajar, Feri menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan bukti pemerintah tidak pro terhadap masyarakat menengah ke bawah.

“Kebijakan Pemerintah untuk menaikan BBM sangat tidak berpihak kepada masyarakat menengah kebawah. Bagaimana tidak, didalam kondisi perekonomian yang belum stabil pasca pandemi, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang sangat memberatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah,” kata Feri dalam orasinya.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan pernyataan sikap bahwa HMI Koperti Fajar tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal tersebut dipertegas Koordinator Lapangan (Korlap), Ismail menduga bahwa kelangkaan BBM bersubsidi itu disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menimbun BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi, disaat pemerintah berencana untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

“Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi menuai banyak tudingan terhadap penggunaan bahan bakar minyak yang berlebihan dikalangan masyarakat, yang nyatanya hal tersebut diduga karena adanya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya demi kepentingan para mafia tambang,” ucap Ismail.

Di akhir orasinya, ia lebih mempertegas beberapa tuntutan kepada rezim saat ini, mewakili masyarakat yang merasakan dampak langsung.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *