“Kesimpangsiuran informasi ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para pejabat, yang juga menjadi publik figur mau menahan diri serta menghindari mengeluarkan statemen-statemen yang tidak perlu ke masyarakat,” ujarnya.
Capt. Hakeng pun mempertanyakan perihal pencanangan rencana pembangunan ANP yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yang datang ke Maluku pada saat itu. Akan tetapi saat pembatalan diberitakan hanya oleh menterinya.
“Kenapa harus dibatalkan? Padahal rakyat Maluku dan Indonesia sudah berharap banyak terhadap proyek ini yang tentunya akan mampu menambah devisa daerah dan negara. Selain itu akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya.
Dikatakan Capt. Hakeng lagi, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ANP tahun lalu sangatlah tepat guna mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
“Sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau,” kata Capt. Hakeng.
Pembangunan ANP menurut Pendiri dan Pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dapat disebut tepat. Apalagi perairan Maluku juga diketahui memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia.
“Perihal Area/Wilayah penangkapan ikan sebagaimana dicanangkan KKP, patut kita kaji kenapa Laut Arafura hanya diperuntukan sebagai area pembibitan ikan saja? Apa dampaknya? Sebagai saran alternatif dari saya, Kenapa tidak dibuat Laut Arafura tetap dibuka sebagai wilayah tangkapan ikan, hanya saja dibuatkan jadwal musim tangkap ikannya. Jadi ada waktu dalam bulan-bulan tertentu ikan bisa berkembang biak tanpa terganggu,” saran putra Maumere, Nusa Tenggara Timur ini.
Discussion about this post