Hari ini, PTUN Gelar Sidang Perdana Maki Gugat Puan Maharani

  • Bagikan

Mediumindonesia.com Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengagendakan sidang perdana ;gugatan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Ketua DPR Puan Maharani pada hari ini, Kamis (19/8).
Gugatan ini terkait dengan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Persidangan perdana akan dilaksanakan jam 10.00 WIB,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui pesan tertulis, Kamis (19/8/2021)

MAKI Gugat Puan ke PTUN, Minta 2 Calon Anggota BPK Dicoret
Ia mengatakan pihaknya telah menerima panggilan untuk menghadiri sidang perdana dengan agenda dismisal perkara gugatan di PTUN Jakarta dengan register perkara nomor: 191/G/2021/PTUN Jakarta.

Boyamin mengharapkan kehadiran anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan.

Baca Juga:   Profil Andi Jamaro Dulung, Kandidat Ketua Forum TJSLBU 2021-2026

“Kami sangat menantikan kehadiran Arteria Dahlan,” kata dia.

Gugatan yang dilayangkan MAKI dan LP3HI ini meminta agar PTUN membatalkan surat Ketua DPR Nomor: PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.

Hormatilah Ketua DPR Kami
Boyamin menduga ada dua calon yang tidak memenuhi persyaratan yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.

Ia menjelaskan seharusnya kedua orang tersebut tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Pasal itu berbunyi: Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat, (huruf j) paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Baca Juga:   Ternyata yang Meninggal Istri Abdurrachman juga Dipanggil Gus Dur

Sedangkan pada periode Oktober 2017-Desember 2019, Nyoman merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III) yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran).

Masinton soal Puan Di-PTUN-kan: Jangan Intervensi Seleksi BPK
Sementara Harry pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang notabene merupakan jabatan KPA.

“Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan dari kedua orang tersebut. (*)

Penulis: UlfasariEditor: Resti
  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks