Ikla DPRD

Pelanggaran Mutasi Era Sukri-Tomy, Pemkab Dan DPRD Bulukumba Sambangi KASN ; Jabatan Dan Eselon Ini Harus Dikembalikan

  • Bagikan
Wakil Bupati Bulukumba A. Edy Manaf bersama Pimpinan DPRD, dan Anggota Komisi A DPRD Bulukumba serta Kepala BKPSDM, dan Kabag Pemerintahan, saat konsultasi di Kantor KASN, Jakarta Selatan.

Bulukumba, mediumindonesia.com – Mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dilakukan pada Januari 2020 lalu menuai polemik. Mutasi yang dilakukan terhadap 268 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi saat AM Sukri Sappewali bersama Tomy Satria Yulianto masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, mutasi yang dilakukan banyak mengandung pelanggaran, diantaranya pelanggaran rotasi PNS dalam jabatan administrator dan pengawas, serta pelanggaran sistem merit dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

Baca juga : Tindaklajuti Rekomendasi KASN, Bupati Bulukumba Komitmen Terapkan Reformasi Birokrasi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba H. Patudangi yang dikonfirmasi menjelaskan, bahwa dirinya saat ini bersama Wakil Bupati A. Edy Manaf beserta beberapa anggota DPRD lainnya sedang berada di Jakarta dalam agenda mengunjungi KASN guna untuk mengkonsultasikan rekomendasi KASN. Dimana KASN telah memberikan surat rekomendasi pembatalan kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali saat itu.

Baca Juga:   Bupati Dan Wabup, Periksa Administrasi Dan Fisik Seluruh Kendaraan Dinas Pemkab Bulukumba.

“Rekomendasi pembatalan dengan nomor surat R-906/KASN/3/2020 tertanggal 17 Maret 2020 telah disampaikan KASN kepada Bupati AM Sukri Sappewali saat itu,” kata Patudangi menjelaskan saat dihubungi mediumindonesia.com melalui sambungan telepon.

Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan lebih jauh terkait konsultasi yang dilakukan kepada KASN, dirinya mengatakan bahwa KASN mengarahkan untuk melaksanakan hasil rekomendasi tersebut.

Patudangi menegaskan, untuk sementara Pemerintah Kabupaten Bululumba dibawah kepemipinan A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf akan menjalankan rekomedasi KASN.

Selanjutnya, Patudangi pun menyinggung soal hasil konsultasi dengan KASN terkait rekomendasi. Yang akan dikembalikan ke posisi semula adalah yang dipromosikan dengan pangkat jabatan golongan eselon IV dan eselon III. Sementara untuk pangkat jabatan eselon II tetap pada posisinya.

Baca Juga:   Jembatan Bialo Disorot, Mahasiswa Demo Bupati dan DPRD Bulukumba

Baca juga : Andi Edy Manaf Terima Kunjungan Kerja Pemkab Majene, Ini Harapan Bupati Majene

Ketika ditanyakan perihal konsekuensi anggaran dari mutasi yang dianggap melanggar ini, Patudangi lebih jauh menjelaskan.

“Terkait untuk pengembalian ke posisi awal, KASN berpendapat bahwa ini telah di SK-kan oleh Bupati dan terkait keputusannya kembali lagi ke Bupati. Yang pasti KASN berpendapat bahwa sejumlah PNS yang dimutasi ini melaksanakan tugas melalui surat keputusan,” tegasnya.

“Akan tetapi, apabila dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan unsur pelanggaran, maka akan kembali lagi kepada BPK nantinya, karena terdapat banyak aturan dan banyak pula rujukannya,” tutupnya. (*/aea)

  • Bagikan