Ikla DPRD

Syabandar Sinjai Tidak Melakukan Pungli, Ini Penjelasannya

  • Bagikan
Sekjen Lidik Pro besama pengusaha kapal dan nelayan

Bulukumba, mediumindonesia.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sinjai tidak merasa dirugikan pihak Syahbandar Kabupaten Sinjai.

Hal ini diungkapkan langsung Ketua HNSI Sinjai Muh Sadar bersama beberapa pemilik kapal saat ditemui langsung di salah satu warkop di kota Sinjai pada Sabtu (29/1/2021) sore.

Menurut Sadar, pemberitaan tentang dugaan pungli ahli ukur dari pihak syahbandar bukanlah sebuah bentuk pungli.

“Selama ini pihak syahbandar cukup banyak membantu dalam hal pengurusan surat kapal, pengukuran, Grosse akta serta penerbitan sertifikat. Selain itu, Syahbandar bahkan terus menghimbau tentang keselamatan pelayaran terhadap Kami” jelas Sadar.

Di tempat yang sama, salah satu pemilik kapal bernama Arham menganggap bahwa terdapat miskomunikasi antara pengurus yang tidak faham regulasi dan SOP pihak syahbandar. Sehingga dianggap terjadi pungli.

Baca Juga:   Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam, Amankan 6 Motor 1 Ekor Petaruh

“Saya tidak pernah merasa dirugikan oleh Syahbandar, malah saya sangat merasa terbantu dengan syahbandar. Karena pengurusan beberapa dokumen banyak dilakukan di kota Makassar sehingga yang kadang kurang difahami oleh pemilik kapal dan teman-teman pengurus kapal di Sinjai sehingga saya menilai ini hanya miskomunikasi saja antara pengurus kapal dan pihak Syahbandar di Sinjai”, kata Arham dan dibenarkan sejumlah pemilik kapal dan nelayan yang ada di tempat yang sama.

Syabandar Sinjai Tidak Melakukan Pungli

Ahli ukur kapal Syahbandar Sinjai Mifta Nur Haeril bersama Muh Ickhwan juga membanta pemeberitaan yang beredar di media sosial beberapa hari yang lalu.

Mifta merasa tidak melakukan pungli (pungutan liar) karena merasa sudah sesuai besaran tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:   Hampir Sebulan Pasca Gempa, Kabiraan Masih Terisolir. Ibu Melahirkan Ditandu ke PKM Terdekat

Jelas dalam PP 15 Tahun 2016 pada pasal 11 Ayat 2 selain tarif PNBP pemilik kapal juga dibebankan biaya akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan pengukuran kapal oleh Ahli Ukur dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Oleh Marine Ispectore.

Mifta juga menambahkan, kalau pendaftaran kapal secara oline dan Surat Tanda Kenangsaan Kapal, Besaran Tarif PNBP sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 dan disetorkan langsung ke Bank.

“Khusus untuk Kapal Nelayan diwajibkan melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan Provinsi.
Biasanya nelayan karena tidak faham dan tidak mau repot mereka pakai pihak ketiga untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen kapal tersebut”, tutup Mifta.

Lidik Pro Harap Sinergitas Antara Syahbandar Sinjai dan Pemilik Kapal

Baca Juga:   Walikota Danny Temui Wakil Ketua KASN, Bahas Soal Lelang Jabatan

Sekjend Lidik Pro Muh Darwis K berharap agar sinergitas antara Syahbadar Sinjai dengan para pengusaha atau pemilik kapal tetap menjalin sinegitas yang baik.

Menurut Darwis, pemberitaan yang beredar di media sosial justru memperkeruh hubungan kerja antara pengusaha kapal, pemilik kapal, nelayan dan syahbandar itu sendiri.

“Ini hanya miskomunikasi dan kekurangfahaman saja sehingga yang ada kata-kata “pungli” yang seharusnya tidak ada”, singkat Darwis usai melakukan invetsigasi langsung ke pihak-pihak terkait pada Kamis (28/1/2021) di Kabupaten Sinjai.

Darwis bahkan berharap kepada Polri, pemerintah dan DPRD Kabupaten Sinjai agar menjadi fasilitator yang baik terhadap instansi vertikal kantor UPP kelas III kabupaten Sinjai guna mewujudkan kemaritinan dan kesejahteraan nelayan.(**)

  • Bagikan