Kalpori Batalkan Surat Telegram Larangan Penyiaraan Kekerasan Kepolisian

  • Bagikan
Kapolri

Mediumindonesia.com, Jakarta – Berdasarkan Surat Telegram Polri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 yang berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/ atau dan kejahatan dalam program penyiaran jurnalistik. (06/04/2021)

Surat larangan tersebut di terbitkan pada tanggal 5 April 2021 dan langsung kemudian menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Adapun isi dari tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/ atau dan kejahatan dalam program penyiaran jurnalistik yaitu melarat media menampilkan arogansi dan kekerasan oleh itu media di harapkan menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, akan tetapi humanis.

Salah satu Organisasi masyarakat sipil Komisi orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menganggap bahwa aturan tersebut berpotensi membahayakan kebebasan pers.

Baca Juga:   Bupati Bulukumba Harap Pengurus DPD PKS dan Fraksi PKS, Mengawal Pemerintahan dan Pembangunan Bulukumba

Sehingga pada tanggal 6 April 2021 melalui Surat Telegram Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 itu kemudian dibatalkan yang di tandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kalpori.

“Isi dari Surat Telegram pembatalan sebagai referensi nomor empat di atas(pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/ atau dan kejahatan dalam program penyiaran jurnalistik dicabut/dibatalkan” begitu lah bunyi surat telegram tersebut. (**Kmr)

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks