Dirjen Dukcapil Ingatkan Pentingnya Memiliki Akta Lahir

  • Bagikan
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh

Mediumindonesia.com Jakarta – Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak. Membuat akta kelahiran, itu bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya.

Menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, tidak ada jaminan akan adanya, masa pemeliharaan, dan sulit mengakses pelayanan publik. Anak pun jadi rentan tindakan kriminal, di antaranya perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur.

Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan yang Berdasarkan dalam akta kelahiran.

“Saya mengajak semua pihak peduli akan pentingnya akta kelahiran ini. Ayo para orangtua buatkan akta kelahiran kita segera setelah lahir. Syaratnya cukup menyediakan surat keterangan dari rumah sakit atau bidan. Buat ibu yang melahirkan di rumah membawakan RT/RW setempat, ” kata Dirjen Zudan di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga:   Turnamen Pramusim Sukses, Menpora Segera Siapkan Kompetisi Liga Indonesia

Akta kelahiran dibuat di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil Kecamatan atau desa/kelurahan, dan tempat lain yang melayani urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Seorang anak tidak harus dibuatkan akta kelahiran di domisili orang tua, yaitu tempat si anak ditetapkan sebagai anggota KK.

Dukcapil memberikan pelayanan terintegrasi, permohonan permintaan satu dokumen bisa dapat tiga bahkan enam dokumen sekalgus. Untuk permintaan akta lahir, selain mendapat akta kelahiran anak, diberikan sekaligus KK dan Kartu Identitas Anak (KIA). ”

Dirjen Zudan mengaku sangat prihatin, karena masih ada sebagian anak Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan begitu, secara de jure keberadaan si anak dianggap tidak ada. Lebih miris akibat hukumnya, yakni anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah, dan kewarganegaraannya.

Baca Juga:   Jamin Transparansi Penyelidikan dan Penyidikan, Kapolri Launching SP2HP Online

“Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka semakin banyak pula anak yang tidak terlindungi,” tukas Dirjen Zudan.

Lebih jauh lagi, Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum menambahkan penjelasan Dirjen Dukcapil. Yaitu, bila penduduk tidak punya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan, tidak perlu ada sebab bisa diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Formulir SPTJM dari Dinas Dukcapil setempat diisi pemohon untuk menjamin kebenaran data kelahiran sang anak. SPTJM menandatangani permohonan berikut dua orang saksi. “Begitu juga jika pemohon tidak punya buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua sang anak, tetapi status hubungan orang tua dalam kartu (KK) sudah menunjukkan sebagai suami istri, maka pemohon juga bisa membuat SPTJM atas data yang diketahui dengan mengetahui dua orang saksi, “kata Ningrum.

Baca Juga:   Perantau Asal Sulawesi Selatan Akan Munas di Jakarta

Lantas, bagaimana bila sang anak tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya? Dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal yang telah diatur. Akta kelahiran tetap bisa dibuat berdasarkan berita acara dari kepolisian.

“Apabila berita acara tersebut tidak ada, dapat diganti dengan SPTJM kebenaran data kelahiran. Anak tersebut dapat masuk anggota KK pengurus panti asuhan, atau KK orang lain yang disediakan. Dengan demikian, tidak ada seorang anak yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran,” kata Ningrum.(*)

Penulis: Resti SetiawatiEditor: Redaksi
  • Bagikan