BPN Akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Asli Milik Masyarakat

  • Bagikan
Ilustrasi peluncuran sertifikat Elektronik

Bulukumba, mediumindonesia.com -Rencana pemerintah memberlakukan aturan baru terkait agraria, seluruh sertifikat tanah milik masyarakat akan ditarik dimulai tahun ini dan akan segera digantikan dengan sertifikat elektronik atau E-Sertifikat.

Menteri agraria dan tata ruang yang juga kepala badan pertanahan nasional (BPN) Sofyan DJalil telah mengeluarkan peraturan Menteri agrarian dan tataruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang sertifikat elektronik dikutip dari kompas, Rabu (03/02/2021) menurut sofyan tujuan dari aturan tersebut adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.

H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si (Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan)

Juga untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik nantinya tidak akan ada lagi sertifikat tanah berbentuk kertas , semua akan berbentuk sertifikat elektronik atau E-Sertifikat.

Untuk bisa mewujudkan sertifikat berbasis elektronik memang dibutuhkan upaya maksimal dalam melakukan validasi data, ukuran tanah dan sebagainya agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Baca Juga:   Ketua dan Sekertaris Koni Bulukumba Sudah Divaksin

Setelah validasi selesai dilakukan barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik, nantinya sertifikat akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing.

Dengan adanya sertifikat tanah berbasis elektronik kedepannya masyarakat tidak perlu bersusah payah lagi mengarsipkan sertifikatnya karena masing-masing pemilik tanah yang bersertifikat bisa mencetak sertifikatnya dimana pun saat dibutuhkan.

Aturan ini tertuang dalam pasal 16 yaitu ;

(1). Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.
(2). Penggantian Sertifikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.
(3). Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.
(4). Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Baca Juga:   Pj Sekda Serahkan Pembayaran Ganti Rugi Pembangunan Bendungan Karalloe ke 18 orang Warga Gowa

Adapun peraturan ini telah ditandatangani oleh Sofyan Djalil sejak 12 Januari 2021.

Direktur pengaturan pendaftaran tanah dan ruang kementerian ATR/BPN Dwi Purnama menjelaskan pelaksanaan sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik itu dilakukan secara bertahap hal ini disampaikan saat konferensi pers, Selasa (2/2/2021).

Untuk tahap awal adalah Lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum “karena badan hukum pemahaman elektronik dan peralatannya lebih siap” kata dia.
Barulah setelah proses itu penggantian sertifikat fisik menjadi elektronik milik perorangan atau warga. Kementerian memastikan tidak akan menarik secara paksa sertifikat milik masyarakat.

Nantinya penggantian sertifikat tanah dalam bentuk kertas menjadi elektronik dilakukan bila terdapat pembaharuan data seperti bila ada pemberian warisan, hibah, atau Jual beli. Nanti penerima hibah dan pembeli akan mendapat sertifikat elektronik.” jelas dwi. (*AHW)

Baca Juga:   Sambut Hari Pemasyarakatan ke 57, Ka Lapas Kelas II Tenggarong Pimpin Baksos
  • Bagikan
Medium Indonesia Apakah Anda ingin lanjut membaca berita Tidak Iya