Ikla DPRD

Janggal, Kasus Pengadaan Website Desa Diusut Kejaksaan Negeri Bulukumba

  • Bagikan
Muh. Yusran, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Bulukumba

Bulukumba, mediumindonesia.com – Beberapa waktu lalu, Sekjen Lidik Pro, Muh. Darwis secara resmi melayangkan laporan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan laporan Nomor : 323/DPD/LDK/BLK/II/2021 terkait dengan pengadaan website desa yang hasilnya dinilai tidak sesuai dengan besaran anggaran yang digelontorkan beberapa desa yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan penelusuran Tim Cyber Lidik, beberapa website desa bahkan banyak yang tidak aktif, sehingga website sistem informasi desa (SID) tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Darwis menyayangkan hal ini, bahkan Dia menyebut ada indikasi kerugian negara. Karenanya website yang awalnya dibuat tahun 2019, sampai saat ini belum maksimal pemanfaatannya, bahkan jauh dari kata mampu dinikmati masyarakat sebagai salah satu media informasi.

Baca Juga:   Ini Pesan Disampaikan Wabup Pada Isra' Miraj di Mesjid Utsman bin Affan

“Beberapa desa menganggarkan sampai puluhan juta rupiah, namun justru tidak aktif. Kami menilai terjadi pembodohan massal kepada beberapa Kepala Desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” beber Darwis.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bulukumba sedang mendalami kasus pengadaan Web Desa ini. Pihak Kejaksaan mengklaim telah melakukan pemanggilan ke beberapa Kepala Desa untuk dimintai keterangan. Pemanggilan Kepala-Kepala Desa masih terus dilakukan.

“Saat ini Kami sudah memanggil beberapa Kepala Desa dan sedang mendalami kasus pengadaan Website Sistem Informasi Desa tahun anggaran 2019 lalu yang disinyalir sampai hari ini tidak memilik bukti fisik atau berupa website resmi dengan domain khusus yang ditetapkan oleh pemerintah,” beber Muh Yusran selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bulukumba.

Baca Juga:   Khairul Amran Membuka Kegiatan Temu Perguruan Tinggi Hipmi PT UNIFA

“Terdapat kejanggalan dalam pengadaan website desa, misalnya saja tidak ada kontrak kerja yang jelas, RAB yang tidak jelas seperti domain, hosting, perawatan dan lain-lain. Seyogyanya ini semua seharusnya sudah rampung dan dinikmati pemerintah desa dan masyarakat. Kami berjanji akan mengusut tuntas kasus ini,” tegas Yusran.

Darwis berharap kasus ini segera diungkap sehingga menjadi terang benderang, demi untuk efektifitas program dan kepentingan masyarakat. Darwis berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, serta akan terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Bulukumba.(**in)

  • Bagikan