Daerah  

DPRD : Bulukumba Belum UHC secara implementasi Di Masyarakat

Foto : H. Patudangi, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Ali Saleng, Sekda Bulukumba Dok. Ist

Mediumindonesia.com, Bulukumba,- Rapat Pensus LKPJ (Laporan keterangan pertanggung jawaban ) tahun anggaran 2023, berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Bulukumba Pada Kamis 23 Mei 2024

Dalam rapat tersebut membahas beberapa program pada tahun anggaran 2023, termasuk yang terkait Universal Health Converage (UHC). UHC sendiri merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya UHC, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Namun terkait Universal Health Converage (UHC) ini masih menjadi pembahasan pro dan kontra bagi para petinggi pemerintahan di kabupaten Bulukumba serta di tengah masyarakat. Seperti yang di sampaikan H. Patudangi selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, dirinya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada dilapangan Kabupaten Bulukumba belum Masuk UHC.

” Dari data yang ada, sekitar 447.548 peserta JKN (aktif dan non aktif) per 1 Maret 2024 di kabupaten Bulukumba sudah masuk dalam kategori UHC, namun inplementasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat, dengan alasan ktp dan Kartu keluarga pasien belum bisa di gunakan untuk berobat di Rumah sakit dan puskesmas” Jelas H. Patudangi.

Di sisi lain H. Pasakai, sebagai ketua Pansus LKPJ menyampaikan bahwa Sesuai pernyataan OPD sudah dipersiapkan untuk UHC tapi fakta di lapangan belum terlihat karena masih banyaknya masyarakat yang dilayani belum sesuai UHC.

Namun tanggapan berbeda di berikan Ali Saleng, selaku sekda Bulukumba, dirinya menyampaikan bahwa kabupaten Bulukumba sudah UHC bahkan pencapaiannya telah sampai di angka lebih dari 95 persen.

” Memang kita sudah UHC, namun karena banyaknya yang tidak aktif dari mandiri makanya mempengaruhi persentase. Kita
Sudah sampai di angka 95 persen bahkan lebih” .

Sekda Bulukumba juga menjelaskan ada sekitar 50 persen lebih BPJS mandiri yang tidak aktif dan ini sangat mempengaruhi persentase status UHC kita, dan tidak aktifnya BPJS yang berstatus Mandiri ini di pengaruhi oleh banyak faktor .

” karena banyaknya mandiri yang tidak aktif maka berpengaruh pada persentase pencapaian UHC , mandiri yg tidak aktif mencapai sekitar 50 persen”, tutup sekda Bulukumba.

Ali saleng juga mempertegas kalau program UHC itu bukan hanya di peruntukan bagi masyarakat Bulukumba yang tidak mampu, tapi program UHC ini di peruntukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *