Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel, BPK – Inspektorat Daerah Kawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Bagikan

Mediumindonesia.com MAKASSAR — Plt. Gubernur dan Sekprov Sulsel menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan serta gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel dengan mengusung Tema Pengawasan Intern BPK – Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel.

Tampil sebagai narasumber yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto menyebutkan, penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi.

Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

“Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah,” sebutnya.

Baca Juga:   Tim Verifikasi Penetapan UMKM PIPL Provinsi Sulsel Kunjungi Pengelolaan Pangan di Bulukumba

Pemerintah daerah, katanya sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel menyampaikan peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional diakhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

“Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi,” paparnya.

Baca Juga:   Andi Utta Dan Andi Edy: Minta ASN Untuk Jaga integritas dan Terapkan Efisiensi

Andi Sudirman Sulaiman juga melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

“Saya melihat di Sulsel secara makro, ketika melihat APBD tidak turun, maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini,” lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Tambahnya, bahwa ke depan adalah kebijakan yang ada arahnya top – down tetapi pelaksanaanya bottom – up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

Baca Juga:   Plt Gubernur Launching IJB Forum and Exhibition. Ini Arahannya

“Kami kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” harapnya.

Ia menyampaikankan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi ini menjadi ruang side by side. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

“Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama,” pungkasnya.-(*)

Editor : Suaedy

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks