HUKUM  

Tersangka Pemerasan, Kontroversi Firli Bahuri dan Tantangan KPK dalam Penegakan Hukum

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memasuki mobilnya usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom/aa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memasuki mobilnya usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom/aa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta, Mediumindonesia.com – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dengan senang hati menerima keputusan penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“MAKI sangat mengapresiasi penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan gratifikasi yang melibatkan Pak Firli Bahuri, seperti yang diberitakan oleh rekan-rekan media,” ujar Boyamin Saiman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Boyamin memberikan apresiasi terhadap langkah penyidik Polda Metro Jaya dan menekankan pentingnya langkah ini untuk menghindari penahanan yang terus menerus yang dapat mengganggu proses hukum serta berpotensi dimanfaatkan secara politis menjelang Pemilihan Presiden.

Dia juga menggarisbawahi kemungkinan politisasi kasus ini berdasarkan beberapa tindakan yang terjadi belakangan. Salah satunya adalah perhatian yang ditunjukkan Firli Bahuri kepada politikus dari PDIP yang menjadi buronan dalam kasus suap, yang mencoba dihadirkan ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Harun Masiku.

“Ada kemungkinan pendekatan dengan pihak-pihak berkepentingan atau berkuasa. Ini masih bersifat analisis, tetapi perlu diperhatikan,” ungkapnya.

Selain itu, Boyamin Saiman berharap agar Polda Metro Jaya dapat segera menyelesaikan proses penyelidikan ini agar dapat segera diserahkan ke jaksa untuk penyusunan dakwaan serta proses pengadilan.

“Waktunya untuk mengungkap dugaan pemerasan harus segera dikerjakan. Proses penyelidikan harus berjalan dengan cepat,” tambahnya.

Namun demikian, Boyamin menegaskan bahwa Firli Bahuri masih memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan praperadilan jika dirasa penetapan tersangka ini tidak adil. Dalam proses sidang nanti, Firli juga dapat menggunakan haknya untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

“Keputusan akhir ada pada hakim yang akan menilai apakah ada kesalahan atau tidak,” tegasnya.

Apabila Firli Bahuri memilih untuk mengajukan praperadilan, Boyamin menganggap hal tersebut sebagai langkah yang patut dihormati karena penggunaan jalur hukum dalam menyelesaikan kasus. Dia menyatakan akan menghormati keputusan Firli jika memilih untuk mengambil langkah praperadilan.

Menanggapi penetapan tersangka ini, Boyamin juga menyoroti pentingnya penegakan Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa seharusnya Firli Bahuri nonaktif dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.

“Ini akan lebih baik karena akan memungkinkan Pak Firli untuk fokus pada proses hukum yang dihadapinya. Sementara KPK juga tidak terbebani oleh situasi ini, sehingga upaya pemberantasan korupsi tetap dapat berjalan tanpa hambatan,” ungkap Boyamin Saiman.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Rabu malam setelah melakukan gelar perkara pada Rabu (22/11).

“Dalam gelar perkara tersebut, ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB sebagai Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada periode 2020-2023,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Rabu malam.