Pacu Sektor UMKM Pada Masa Pandemi Hanya Isapan Jempol Bagi Pengusaha Di Soppeng, Berikut Alasannya.

  • Bagikan
Salah satu lokasi pelaku UMKM di Kab. Soppeng

Soppeng, mediumindonesia.com – Setelah dua kali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, dalam agenda hearing atas keluarnya surat edaran dari tim penangggulan Covid19 Kab. Soppeng Nomor 03/Satgas-Covid-19/I/21, para pengusaha warkop dan warung makan mulai resah dan panik.

Pasalnya belum ada jawaban dan tindak lanjut yang berpihak kepada para pengusaha. Anggota DPRD juga belum mampu memfasilitasi, buktinya ketua DPRD Enggang bertemu dengan perwakilan pengusaha warkop dan warung makan.

Persoalan ini berawal dari keluarnya surat edaran yang memuat aturan tambahan diluar ketentuan Impres nomor 6/2020, yang pada pokoknya pengusaha warkop dan warung makan tidak diperkenankan menghidangkan ditempat, melainkan harus bungkus.

Baca Juga:   Walikota Padang Buka Festival Sipak Rago Pauh IX Se-Sumbar Tahun 2021, Begini Penyampaiannya

Sekadar diketahui, di kabupaten Soppeng terdapat lebih 300 pengusaha warkop belum termasuk warung makan. Semuanya hampir gulung tikar karena pelanggan banyak yang enggan membeli jika harus bungkus pulang.

Salah seorang penikmat kopi yang sempat kami temui mengungkapkan alasannya datang ke warung untuk menikmati seduhan kopi.

“Tujuan saya datang minum kopi di Warkop adalah duduk sambil cerita, bukan bungkus pulang,” ungkapnya.

Pelaku UMKM mengaku kecewa lantaran menurut mereka, pemerintah mestinya tampil terdepan mengakomodir masukan para pengusaha.

Namun berselang dua pekan pemberlakuan surat edaran tersebut, Bupati Soppeng belum juga menerima perwakilan persaudaraan warung kopi.

Rasyid yang merupakan salah satu perwakilan pelaku UMKM menyampaikan bahwa, beberapa pengusaha telah mengambil langkah merumahkan pekerjanya, ada pula yang menjual sebagian perabotnya, untuk beralih ke profesi lainnya.

Baca Juga:   Setelah Divaksin Bersama Presiden, Raffi Dianggap Buang-Buang Jatah Vaksin.

Ade Irawan salah satu pengusaha pun menyayangkan respon pemerintah yang dianggap tidak seiring dengan sikap pemerintah pusat yang ingin memacu sektor UMKM di masa pandemi ini.

Pihak pengusaha juga mengklaim sangat mendukung program pemerintah terkait pencegahan wabah covid-19 dengan menerapkan prokes secara ketat.

“Tentu dalam menjalankan usaha, kami pasti akan menerapkan protokol kesehatan, termasuk pembatasan jam operasional,” pungkasnya. (*R)

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks