Berkurang, Ini Jam Kerja ASN di Bulan Ramadan 1442 Hijriyah

  • Bagikan

JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan edaran terkait jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) bulan Ramadan 1442 Hijriah.

SE Menteri PANRB No. 09/2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah itu mengatur jam kerja ASN selama bulan puasa.

H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si (Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan)

Baik ASN yang bekerja di instansi pemerintah dengan 5 hari kerja maupun enam hari kerja.

Menurut halaman resmi Kemenpan RB, Pengaturan jam kerja ini tetap memperhatikan pengendalian Covid-19 pada lingkungan instansi pemerintah.

Instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja ASN menjadi 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis, dan untuk jam istirahat diberikan waktu pada 12.00-12.30.

Baca Juga:   Kondisi Pasar Cekkeng Kumuh, Mantan Jubir Harapan Baru : Pemerintah Sebelumnya Buat Apa?

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat jam 11.30-12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja ASN menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, dengan waktu istirahat selama 30 menit dimulai pukul 12.00.

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.30, dengan jam istirahat selama 1 jam terhitung mulai pukul 11.30.

Dalam surat edaran dengan tembusan Presiden RI dan Wakil Presiden RI tersebut tertulis bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Baca Juga:   Bupati Andi Utta Target Vaksinasi Covid-19 Capai 50 Persen Bulan Depan

Selama bulan Ramadan, ASN tetap menjalankan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan di rumah (work from home) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Selain itu juga mempertimbangkan SE Menteri PANRB No. 58/2020 dan No. 67/2020. Pengaturan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan secara WFH maupun WFO, diserahkan kepada masing masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadan, PPK harus memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing. Selain itu, PPK juga harus menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadan 1442 H dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri PANRB. (rls)

Baca Juga:   Plt Ketua PKK Sulsel Lantik Sufriaty Budiman Sebagai Ketua PKK Lutim
  • Bagikan
Medium Indonesia Apakah Anda ingin lanjut membaca berita Tidak Iya