Tim Kajian UU ITE: Langkah Awal dari Upaya Perbaikan Besar

  • Bagikan

Jakarta, mediumimdonesia.com – Hari ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keaman Republik Indonesia (Menkopolhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diresmikan oleh Mahfuf MD. Hal tersebut menandakan dimulainya kerja Tim Kajian UU ITE selama tiga bulan mendatang (hingga 22 Mei 2021).

Terdapat dua pekerjaan utama dari tim ini, yang dibagi ke dalam dua sub-tim: Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE dan Tim Telaah Substansi UU ITE. Secara berurutan, pekerjaan tim tersebut adalah merumuskan kriteria implementatif dan menelaah beberapa pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Temuan dari Tim Telaah Substansi UU ITE pada nantinya akan menentukan perlu atau tidaknya melakukan revisi pada UU ITE.

Baca Juga:   Andi Utta Lantik Kembali Andi Misbawati jadi Pj Sekda Bulukumba

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Rifqi Rachman, mengatakan bahwa upaya pemerintah perlu diapresiasi. Namun, beberapa catatan juga masih patut disampaikan pada kebijakan ini. “Keberadaan dua sub-tim ini memperjelas arah yang diambil pemerintah, yaitu mendahulukan perbaikan pada penerapan pasal-pasal bermasalah di UU ITE sebelum mengajukan revisi. Artinya, ada kemungkinan UU ITE tidak akan diajukan oleh Pemerintah kepada DPR untuk direvisi. Padahal, dorongan tersebut telah lama disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang seringkali telah dilengkapi oleh data korban pasal-pasal karet regulasi ini,” kata Rifqi.

Oleh karena itu, menurut Rifqi, ruang aspirasi yang disediakan oleh Pemerintah dalam mengkaji pasal-pasal bermasalah UU ITE harus dijalankan secara penuh. “Partisipasi dalam bentuk masukan dari akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban dan pelaku UU ITE, aktivis, hingga kelompok media harus berhasil mengintrusi pusat permasalahan UU ITE di pasal-pasal karetnya. Jangan sampai keikutsertaan berbagai elemen masyarakat ini hanya menjadi penanda keterbukaan pemerintah, padahal keputusan akhir yang diambil justru mengesampingkan masukan-masukan yang ada,” lanjut Rifqi.

Baca Juga:   Walikota Makassar Tertibkan Kendaraan Dinas yang di Kuasa oleh Kadinas

Hal yang tidak kalah penting untuk diterapkan adalah keterbukaan akses informasi pada setiap kegiatan Tim Kajian UU ITE. “Jika rencana kerja Tim Kajian UU ITE selama tiga bulan ke depan disediakan, maka pengawasan secara kontinu dari masyarakat dapat dilakukan,” ucap Rifqi. “Ketersediaan akses ini sangat krusial, demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban Tim Kajian UU ITE kepada publik.”

Rifqi Rachman
Peneliti Bidang Politik
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
(**AK)

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks