Ikla DPRD

Nomor Induk PPPK Tidak Sama NIP, Ini Penjelasan BKPSDM Lutra.

  • Bagikan
Drs. Nursalim, M.Si, Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Utara

LUWU UTARA, mediumindonesia.com – Sejumlah 194 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Lutra (Luwu Utara) menerima SK (Surat Keputusan) PPPK, Rabu, (17/3), di Lapangan Upacara Kantor Bupati Luwu Utara, dengan protokol kesehatan.

SK diserahkan langsung oleh Bupati Indah Putri Indriani, disaksikan Ketua DPRD Basir, Sekretaris Daerah Armiady, dan Kepala BKPSDM Nursalim, menyerahkan langsung SK tersebut.

Penyerahan SK, nomor induk pegawai bagi 194 PPPK tidak sama dengan nomor induk ASN (Aparatur Sipil Negara) pada umumnya. Jika ASN menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP), jika PPPK menggunakan Nomor Induk (NI) PPPK.

“Bukan NIP ya, tapi NI PPPK. Ini yang membedakan. Nah, proses penerbitan NI PPPK baru kami lakukan pada awal Februari 2020 setelah pemerintah pusat menerbitkan beberapa regulasi teknis,” jelas Nursalim Kepala BKPSDM Lutra.

Baca Juga:   Ini Disampaikan Bupati Andi Utta Saat Menerima Pengurus KONI Bulukumba

Selain NI, Nursalim juga menjelaskan bahwa masa kerja PPPK adalah lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal lima tahun atas persetujuan Menteri PAN-RB.
“Meski begitu, masa kontrak kerja PPPK hanya berlaku selama setahun, sehingga Pemda wajib melakukan evaluasi setiap tahunnya.
“Pemda memiliki kewenangan melakukan evaluasi setiap tahun, karena masa kontrak kerja mereka adalah setahun,” tegasnya.

Lebih lanjut Nursalim mengungkap sebuah fakta, bahwa usulan 201 calon PPPK adalah kebijakan Bupati untuk ditetapkan dalam alokasi formasi PPPK Pemda Luwu Utara.

“Alhamdulillah, usulan Bupati disetujui Menteri PAN-RB, meski alokasi formasi awal, kami (BKPSDM) hanya mengusulkan 48 formasi. Nah, kebijakan Bupati ini, semuanya memenuhi persyaratan ambang batas kelulusan,” beber Nursalim.

Baca Juga:   Fatmawati : Rakor Punya Peranan Penting Dalam Penanganan Pencari Suaka

Dari 201 orang yang dinyatakan lulus, 196 berasal dari formasi guru dan lima orang formasi penyuluh pertanian. Namun, hanya ada 194 orang yang berhasil menerima SK PPPK, dengan rincian, 189 tenaga guru dan lima penyuluh pertanian. Sisanya, empat orang mengundurkan diri dan tiga meninggal dunia.

“Tujuh orang tidak kami proses karena dua orang lulus CPNS, dua orang mengundurkan diri, dan tiga meninggal,” ungkap dia lagi.

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengatakan, PPPK serupa dengan ASN atau PNS. Sehingga seluruh aturan, norma, etika dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin ASN, juga mengikat PPPK.

Baca Juga:   BPN Akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Asli Milik Masyarakat

“Saya berharap dengan SK ini, bapak-ibu semakin terpacu dalam meningkatkan kinerja, khususnya di sektor pendidikan dan pertanian. Di manapun ditugaskan, kita harapkan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan semangat kerja,” harap Bupati yang baru dilantik untuk periode keduanya, pada tanggal (26/3) lalu.

“Sekali lagi selamat sudah menjadi bagian internal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Kami tunggu kerja-kerja kita semua,” pungkas Bupati perempuan pertama di Sulsel ini. (**/aea)

  • Bagikan