Musrenbang RKPD Tahun 2022 dilakukan secara Viritual, Ketua DPRD Kukar Sampaikan Pokir Ini.

  • Bagikan
Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara, Abdul Rasyid, SE, MSi

Mediumindonesia.com, Kutai Kartanegara – Dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 melalui virtual, diikuti perwakilan DPRD Provinsi, Bappeda Provinsi, Bupati Kukar, Wakil Bupati Kukar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, para Camat dan Stakeholder lainnya masing-masing di kantornya.
Tak terkecuali Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, SE., M.Si, bersama Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi, SE, Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan, SP, MP dan Kabag Persidangan Nurhayati Touristiany juga turut serta mengikuti kegiatan sekaligus memberikan masukan Musrenbang, Kamis (1/4) lalu.

Ketua DPRD Abdul Rasyid mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017, Pasal 78 Ayat (2) menyebutkan, penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Baca Juga:   Masyarakat Diminta Turut Mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

“Sebagaimana kita ketahui Musrenbang yang kita lakukan tahun ini merupakan periode keempat atau terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kukar periode 2005 – 2025, dimana periode 2021-2025 agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Kukar yaitu, terwujudnya masyarakat Kabupaten Kukar yang maju, mandiri, sejahtera serta terciptanya tata kelolah pemerintahan yang baik, berkurangnya angka kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari,” jelas Abdul Rasyid.

Politisi Golkar ini mengaku, dalam mewujudkan masyarakat Kukar yang maju, mandiri dan sejahtera, ada 4 item yang menjadi perhatian kita, kemudian ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan itu semua, maka perlunya partisipasi dari masyarakat kita kemudian transparansi, akuntabilitas, dan kordinasi antara semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam hal pembangunan di Kukar.

Baca Juga:   Pemkab Bulukumba Tandatangani MOU Dengan LPP RRI, Ini Subtansi MOUnya

Abdul Rasyid mengungkapkan, APBD Kukar ditahun 2022 boleh dikatakan stagnan bahkan bisa berkurang dari yang ada di tahun 2021 diperkirakan 3,2 Triliun saja, apalagi melihat dari keperluan kita untuk biaya pegawai dan pemerintahan, itu saja sudah mengalokasikan dana sekitar 2,4 Triliun maka kegiatan infrastruktur dan lain-lain tinggal sekitar 879 Miliar saja, yang mungkin nilai ini yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita laksanakan di Kukar.

“Oleh karena itu, sangat penting koordinasi kita bangun dengan pihak-pihak yang terkait baik itu DPRD dan Pemprov Kaltim, Bappeda Provinsi Kaltim, guna kegiatan pembangunan yang kita laksanakan di Kukar kedepan,” tuturnya.

Legislatif DPRD Kukar dari Dapil Tenggarong ini berharap, apa yang dihasilkan dalam Musrenbang ini perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk kita melaksanakan pembangunan kedepan harus bersinergi, baik itu dari Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, sehingga apa yang kita laksanakan nanti akan bermanfaat besar bagi masyarakat Kukar.

Baca Juga:   Andi Sudirman Entry Meeting Bersama BPK RI, Ini Permintaannya Soal Keuangan Daerah

“Kami 45 anggota DPRD Kukar sudah menggali informasi dari kegiatan-kegiatan, baik itu kunjungan maupun reses, ini upaya kita menggali aspirasi masyarakat yang ada di Kukar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kukar ini harus menjadi prioritas kita untuk meningkatkan pembangunan di Kukar,” paparnya.

Lebih lanjut Ketua DPRD Kukar menambahkan, wacana IKN (Ibu Kota Negara) di Kukar juga menjadi perhatian kita bersama, bagaimana Pemkab Kukar dan kita semua harus memikirkan bagaimana arah pembangunan kita terlepas dari wacana IKN, agar kita bisa siap dalam hal SDM, infrastruktur, dan pertanian yang ada di Kukar bisa tersambung dengan rencana IKN tersebut.
Terkait yang menjadi Pokir DPRD Kukar lanjutnya, “akan kita sampaikan ke Bappeda, dan semoga ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kukar” tutup Abdul Rasyid.(*/Kip)

  • Bagikan

advertisement
Terima Update Berita    OK No thanks