Ikla DPRD

Junaidi : Dirgahayu Ke-48 KPLP, Profesionalisme KPLP Untuk Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

  • Bagikan
Kepala kantor UPP Pelabuhan Kelas II Bulukumba Junaidi SE,MM

Bulukumba, mediumindonesia.com – Dharma Jala Praja Tama. 48 (empat puluh delapan) tahun sudah semboyan ini terhela dari nafas seluruh personil Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas.

Semboyan yang memiliki arti “Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara” ini selalu dipegang teguh dan dijadikan pedoman bagi personil KPLP dalam menegakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan di Perairan Indonesia.

Kepala UPP Pelabuhan Kelas II Bulukumba, “Selamat HUT Ke-48 KPLP”.
Demikian diungkapkan Kepala Kantor UPP Pelabuhan Kelas II Kabupaten Bulukumba, Kepada media, Junaidi SE, MM di Bulukumba pada Jumat (29/1/2021), bahwa KPLP sudah berdiri sejak sebelum Perang Dunia Ke-2 tahun 1942, yang diatur dalam Dienst Van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan Gouvernment Marine (Armada Pemerintah).

Baca Juga:   Produk Snack UMKM Asal Lampung Bukukan Transaksi Ekspor ke Pasar Mesir

Junaidi lebih jauh menjelaskan, keberadaan KPLP di Persada Ibu Pertiwi ini jelas landasan hukumnya, yakni Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN. 1882 No.115 junto LN. 1911 No. 399 tentang Kepolisian di laut), UU Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb. 1936 No.700), Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4, dan Ordinansi Laut Teritorial dan Laingkungan Maritim 1939 Pasal 13.

Dalam perjalanannya, Organisasi KPLP terus mengalami perubahan nama hingga pada tahun 1973 sampai dengan sekarang kembali berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan level organisasi setingkat Direktorat, yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14/U/Phb-1973 tanggal 30 Januari 1974.

“Pada tahun 2008 disahkanlah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menggantikan UU pada tahun 1992 yang mengatur tentang pembentukan Penjaga Laut dan Pantai atau Sea and Coast Guard pada Pasal 276,” jelas Junaidi. (*BCHT)

Baca Juga:   Sengketa Pilkada Bulukumba Berakhir Usai Askar-Pipink Cabut Gugatan
  • Bagikan