Indikasi KORUPSI : Koalisi Pemuda Turatea MENGGUGAT BANSOS BPNT Kab. Jeneponto Jilid IV

  • Bagikan
Koalisi Pemuda Turatea saat unjuk rasa di Polda Sulsel

Bulukumba, mediumindonesia.com – LBS PENUS (Lembaga Bantuan Sosial Pemuda Nusantara) & KPMI Sulsel (Komite Perjuangan Mahasiswa Intelektual) lagi-lagi menggelar aksi di Polda Sulsel yang merupakan aksi lanjutan yang sudah tiga kali dilakukan di Kab. Jeneponto yang disertai dengan pelaporan resmi terkait indikasi korupsi Bansos BPNT Jeneponto.

Ketua KPMI Sulsel Agung Indar Jaya menuturkan bahwa kami telah melakukan investigasi dan klarifikasi terkait Bansos BPNT berdasarkan PEDUM Bansos. Investigasi dilakukan agar memperoleh penyeimbangan data, akan tetapi setelah diminta klarifikasi terkait hasil investigasi tersebut, Rusli Ramli selaku mantan kepala Dinsos, dan Rahim yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua KSU RESKI MANDIRI PRATAMA sebagai suplayer belum mampu untuk memberikan penjelasan sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bisa terindikasi sebagai unsur penyerapan dana atau Korupsi yang cukup besar.

Baca Juga:   TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Gagalkan Penyeludupan Ratusan Miras Ilegal Dari PNG ke Papua

Program BPNT yang merupakan program kemanusiaan kami nilai telah di desain sedemikian rupa, sehingga sistem tersebut tidak berjalan pada relnya sendiri, Ujar Kr. Sila selaku ketua LBS PENUS.

Aksi akan terus dilakukan sampai ada pihak yang bisa bertanggungjawab mengenai indikasi korupsi ini. Aksi yang dilakukan sekaligus pelaporan bukanlah aksi yang hampa atau tanpa data. Ada cukup bukti yang mendasari dan berkekuatan hukum tetap, ungkap Kr. Sila.

Aksi demonstrasi dilakukan untuk mendesak diskriminus Polda Sulsel agar tegas dan transparan dalam menegakkan hukum. Maka dari itu Koalisi Pemuda Turatea menggugat Bansos BNPT Kab. Jeneponto, agar melakukan pemeriksaan kepada pihak BNPT Kab. Jeneponto yaitu Rusli Ramli (Mantan Kepala Dinsos Kab. Jeneponto), Nirmala Syuaib (Kepala Dinsos Kab. Jeneponto), Rahim (Suplayer KSU Reski Mandiri Pratama), Syafruddin (Ketua TIKOR Bansos BPNT Kab. Jeneponto).

Baca Juga:   Walikota Makassar Tertibkan Kendaraan Dinas yang di Kuasa oleh Kadinas

Pihak BPNT Kab. Jeneponto sampai saat ini belum melakukan klarifikasi terkait indikasi penyerapan dan penyelewengan dana KPM dengan modus penerapan sistem yang tidak berdasarkan PEDUM Bansos BPNT. Hal tersebut menjadi hipotesis adanya suatu bentuk konspirasi dan praktek KKN. (*/LL)

  • Bagikan