Ikla DPRD

Bersambut Gayung, Pemkab Dan DPRD sepakat Honorer Dan Pihak Ketiga Dievaluasi

  • Bagikan
Andi. Pangeran Hakim, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, mediumindonesia.com – Usai H. Andi. Edy Manaf, Wakil Bupati Bulukumba, menegaskan ke seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, untuk merekrut honorer atau pihak ketiga secara terpusat dan terkoordinasi, ternyata bersambut gayung dengan keinginan Komisi A DPRD Bulukumba.

Andi Pangeran Hakim, Ketua Komisi A DPRD Bulukumba menjelaskan, pihaknya mendukung Pemkab mengenai pengurangan tenaga honorer dan perekrutan secara terpusat dan terkoordinasi. Sebab, Undang-undang Tenaga Kerja, dijelaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00. Untuk jam istirahat ada 1 jam.
“Nah kalau terlalu banyak tenaga honorer, maka apa yang dilakukan oleh ASN. Sampai di mana beban kerja. Sehingga terlalu banyak tenaga honorer,” Jelas Pangeran di ruang kerja Komisi A DPRD Bulukumba, Selasa (16/3).

Baca Juga:   Jembatan Bialo Disorot, Mahasiswa Demo Bupati dan DPRD Bulukumba

Ketua Fraksi PPP itu berpendapat, tenaga honorer memang harus dikontrol, karena jangan sampai ada hanya datang sekali seminggu, namun setiap bulan menerima insentif.

“Penting eksekutif dan legislatif duduk bersama membahas hal ini karena sangat jelas DPRD menyetujui rencana mengenai evaluasi tenaga honorer dan pihak ketigga,” jelas anggota DPRD dari Dapil I ini.

Senada denga ketua Komisi A, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin, juga menambahkan, selain mengurangi tenaga honorer, juga ada upaya lain untuk menguji kembali kompetensi.

“Kami berharap, honorer diuji kembali kompetensinya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Sumber Daya Manusianya. Jangan-jangan tidak sesuai dengan kapasistasnya atau jangan sampai hanya datang duduk diam,” imbuhnya.

Baca Juga:   Naoemi Octarina Dukung Rencana Kegiatan Pasar Desain

Sebelumnya Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf menyampaikan, Saat ini berdasarkan data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terdapat 8.086 tenaga honorer atau pihak ketiga yang tersebar di seluruh OPD, termasuk sekolah-sekolah dan membebani APBD sebesar Rp.4,6 milyar perbulannya untuk insentif.

“Nanti kita akan menghitung formulasi ideal untuk kebutuhan honorer atau pihak ketiga secara proporsional berdasarkan kebutuhan menurut beban kerja dan keahlian di setiap OPD,” kata Edy Manaf.(**/LL)

  • Bagikan